Penanganan Kratom Butuh Regulasi Tegas

Penanganan Kratom Butuh Regulasi Tegas

Masyarakat menunggu kepastian terkait regulasi tanaman kratom. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi adanya perbedaan pendapat, terutama bagi mereka yang selama ini memanfaatkan kratom sebagai sumber penghasilan. Demikian benang merah dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang tanaman kratom yang diadakan oleh BNN dan BNN Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Selasa (5/11/2019).

Bagi sebagian masyarakat Kalimantan Barat, terutama mereka yang tinggal di Kabupaten Kapuas Hulu, kratom merupakan tanaman yang sudah dikenal cukup lama sejak 20 – 30 tahun lalu. Dahulu daun kratom jamak digunakan untuk mengobati luka borok atau diabetes. Namun lambat laun cara pandang ini mulai berubah, sejak masyarakat setempat melihat nilai ekonomis yang ada pada tanaman ini.

Menurut informasi salah seorang peserta FGD, saat ini nyaris semua kebun di wilayah Putussibau, Kapuas Hulu, ditanami kratom. Data Dinas Kesehatan Kalimantan Barat juga menyebutkan sebanyak 90% kratom yang dihasilkan diekspor dengan tujuan Amerika Serikat, Eropa, dan beberapa negara Asia. Harga jual kratom cukup menggiurkan, terutama bila sudah berbentuk bubuk halus maka harganya akan semakin tinggi.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang turut hadir dalam FGD berharap forum ini dapat menghasilkan solusi kongkrit. Menurutnya saat ini banyak alasan pembenar yang beredar di tengah masyarakat mengenai kratom. Salah satu contoh adalah anggapan mengenai tidak adanya efek sakau atau putus zat bagi orang yang mengonsumsi kratom. “Masyarakat butuh edukasi mengenai ini, alasan-alasan yang ada di benak masyarakat inilah yang harus kita kaji,” kata Sutarmidji di depan para peserta FGD.

Sutarmidji menambahkan bahwa Kalimantan Barat sekarang ini sudah menjadi tujuan transit peredaran Narkoba, dan ini berarti jumlah pengguna Narkoba akan semakin banyak. “Sekarang Sabu banyak masuk lewat Malaysia, modusnya antara lain lewat bandara atau bus, dan aparat di Malaysia terkesan membiarkan,” imbuhnya.

 

Sementara itu Kepala BNN Heru Winarko mengatakan dari 75 New Psychoactive Substances (NPS) atau Narkotika jenis baru yang telah masuk ke Indonesia, saat ini masih menyisakan 4 jenis yang belum diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan, salah satunya adalah kratom. “NPS harganya murah, terjangkau oleh anak-anak, jangan sampai orang tua lengah mengawasi,” ujarnya. Lanjut Heru, contoh program yang akan dijalankan BNN pada tahun 2020 di wilayah penanaman kratom adalah pemberdayaan alternatif, seperti yang tengah dilaksanakan di Aceh saat ini. Melalui program ini nantinya BNN mengupayakan agar masyarakat tidak lagi menanam kratom, namun menggantinya dengan jenis tanaman atau produk lain yang juga memiliki nilai ekonomis.

Kegiatan FGD ini dihadiri oleh para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama serta perwakilan dunia usaha. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Mufthi Djusnir. Dalam presentasinya Mufthi menjelaskan bahwa sejak awal abad 19 kratom banyak digunakan sebagai pengganti opium dan ini menimbulkan kecanduan bagi penggunanya. “Kratom memiliki kandungan zat 7-OH Mitraginin yang kekuatannya 13 kali morfin,” kata Mufthi.

 

Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang beranggotakan kementerian/lembaga terkait pada tahun 2017 juga telah merekomendasikan agar kratom dimasukkan sebagai Narkotika Golongan 1.
Namun demikian komite ini memberikan masa transisi selama 5 tahun, yang berarti kratom baru akan dilarang secara tegas pada tahun 2022. Hal ini berarti tanaman kratom dan segala bentuk produk turunannya nanti tidak akan diperbolehkan lagi karena telah memiliki larangan hukum. “Kita masih memiliki waktu 3 tahun, oleh karenanya mari sekarang kita berbenah, mempersiapkan diri, agar pada 2022 nanti kita semua siap,” pungkas Mufthi. (Khrisna Anggara)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *