Friday, 21 September 2018 08:15

Presiden Terbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN

Presiden Terbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Photo By Dok. Humas BNN

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang belum tuntas membuat Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019. Inpres tersebut bertujuan untuk penguatan dan memaksimalkan kegiatan dalam Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Inpres tersebut ditanda tangani oleh Presiden pada tanggal 28 Agustus 2018 di Jakarta.

Badan Narkotika Nasional (BNN) ditunjuk sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab terkait rencana aksi nasional P4GN. BNN juga akan bekerjasama dengan lembaga pemerintahan yang terkait seperti, Kemenkes, Kemendagri, Kemensos dan lain-lain.

Rencana Aksi Nasional P4GN yang dimaksud adalah kegiatan atau upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencegah penyalahgunaan, peredaran dan prekusor narkotika. Adapun bentuk dari rencana aksi nasional P4GN dapat berupa sosialisasi bahaya narkotika di kalangan remaja (Sekolah & Universitas), pada sarana dan prasarana transportasi, misalnya dengan memasang slogan anti narkotika di moda transportasi, mendirikan pusat informasi edukasi Narkotika, Psikoropika, dan zat Adiktif (NAPZA).

Dalam menjalankan Impres nomor 6 tahun 2018, seluruh lembaga pemerintah yang terkait harus saling berkoordinasi dengan baik. Keberhasilan diraih ketika seluruh pihak dapat berperan aktif sesuai tugasnya.

Inpres ditujukan kepada: 1. Para Menteri Kabinet Kerja: 2. Sekretaris Kabinet; 3. Jaksa Agung; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 6. Kepala Badan Intelijen Negara; 7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; 9. Para Gubernur; dan 10. Para Bupati/Wali kota seluruh Indonesia.

Ini merupakan langkah strategis dalam menyatukan gerak dan langkah kementerian dan lembaga dalam penanganan narkotika di Indonesia. Semua harus bersinergi dan bersatu padu dalam program P4GN. BNN sebagai vocal point masalah narkotika di Indonesia langsung menggelar rapat koordinasi dan Sosialisasi Inpres Nomor 6 Tahun 2018 (Senin 17/9) di Hotel Bidakara dengan melibatkan kementerian/lembaga dan perwakilan Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala BNN Drs. Heru Winarko.

Dalam sambutannya, Heru Winarko mengatakan terbitnya Impres tersebut merupakan langkah maju untuk menguatkan Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Selain itu Heru Winarko berharap Inpres ini dapat  menjadi payung hukum bagi semua lembaga terkait dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan P4GN.

Kepada peserta, Heru Winarko, meminta agar konten bahaya narkoba bisa disampaikan secara terus-menerus mengingat kondisi penyalahgunaan narkoba yang sangat mengkhawatirkan.

“Jumlah penyalahguna narkoba kategori coba pakai menyentuh angka 1,6 juta orang, kelompok inilah yang bisa menjadi fokus kementerian atau lembaga untuk melakukan upaya P4GN agar mereka tidak kembali menggunakan narkoba” tutup Heru Winarko. (Oscar & Asri)

#cegahnarkoba #stopnarkoba

Read 117 times
Login to post comments
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…